Jangan Salah, Aset Tak Berwujud pun Butuh Dilegalisasi

Jangan Salah, Aset Tak Berwujud pun Butuh Dilegalisasi

Dalam teori manajemen, aset bisnis terbagi menjadi aset berwujud (tangible asset) dan aset tak berwujud (intangible asset). Aset berwujud mencakup semua aset yang tampak dan dapat dihitung, seperti uang, gedung, tanah, pabrik, mesin dan sejenisnya.

Kemudian, aset tak berwujud mencakup hal-hal seperti loyalitas karyawan, reputasi, merek, nama baik, dan sejenisnya. Bagi sebuah perusahaan, kedua hal tersebut adalah hal penting. Menurut kajian World Intellectual Property Report 2017, aset tak berwujud menyumbang sepertiga dari keseluruhan produksi.

Selain itu, dalam laporan bertajuk Intangible Capital in Global Value Chains itu, terungkap bahwa pada 2014, nilai aset tak berwujud mencapai US$5,9 triliun di 19 industri manufaktur. Bahkan, di beberapa industri, seperti makanan, kendaraan bermotor dan tekstil, peran aset tak berwujud lebih besar dibanding modal berwujud.

Dus, perusahaan terus menerus melakukan investasi pada modal tak berwujud dengan tujuan mampu bertahan dalam kompetisi. Direktur Jenderal WIPO Francis Gurry juga menyebutkan, modal tak berwujud akan menentukan nasib dan keberuntungan perusahaan dalam rantai pasok global.

Modal ini sama pentingnya dengan tampilan, daya tarik dan fungsi produk. “Kekayaan intelektual akan menjadi sarana perusahaan mengamankan keunggulan kompetitif. Ini sumbernya dari modal tak berwujud," ujarnya seperti dilansir Bisnis Indonesia.

Di dunia, modal-modal tak berwujud ini sudah banyak dilegalkan, termasuk hak paten dengan 3,13 juta permohonan pada 2016 dan Tiongkok menjadi negara paling banyak mengajukan hak paten di dunia. Kemudian ada merek dengan tujuh juta permohonan pada 2016.

Selanjutnya desain industri dengan 0,96 juta permohonan pada 2016. “Tiongkok semakin memimpin dalam konteks inovasi dan branding dunia," lanjut Gurry. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia menempati peringkat 112 untuk urusan permohonan paten.

Untuk merek dan desain industri, posisi Indonesia adalah 24 dan 28. Di 2017 lalu, menurut data Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, ada 2.363 permohonan paten dan 3.656 desain industri diajukan.

Hasil riset International Trademark Association dan Frontier Economics menunjukkan, kontribusi langsung industri sarat merek terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 21%. Di negara-negara ASEAN lain, porsinya lebih besar.

Singapura berkontribusi 50% sedangkan Malaysia 30,3%. Sektor industri yang paling sering mengajukan paten pun adalah makanan dan minuman.

MORE FROM MY SITE