Mari Pelajari Isi Paket Kebijakan Ekonomi XI (1)

Mari Pelajari Isi Paket Kebijakan Ekonomi XI (1)

Dalam rangka mempercepat laju roda perekonomian nasional, pemerintah secara berkala merilis paket kebijakan ekonomi. Langkah ini diyakini mampu meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

“Di tengah perekonomian global yang masih lesu, Indonesia terus berusaha meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Istana Kepresidenan seperti dikutip dari situs Ekon.go.id.

Pada Paket Kebijakan Ekonomi XI ini, pemerintah ingin memberi stimulus pada perekonomian nasional dengan menyentuh beberapa sektor yang melibatkan pengusaha kecil maupun industri.

Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE)

Fasilitas kredit ini akan menjadi stimulus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing produk ekspor UMKM berbasis kerakyatan. Harapannya, UMKM bisa memberi nilai tambah pada produk ekspornya dan meningkatkan kualitas.

KURBE menyediakan modal kerja (Kredit Modal Kerja Ekspor/KMKE) dan investasi (Kredit Investasi Ekspor/KIE) bagi UMKM dengan tingkat suku bunga 9% tanpa subsidi. Penyaluran kredit ini akan ditangani Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI (Indonesia Exim Bank).

Jangka terlama untuk KMKE adalah 3 tahun dan/atau 5 tahun untuk KIE dengan batas maksimal KURBE Mikro Rp 5 Miliar. Untuk KURBE Kecil maksimal kredit Rp 25 Miliar (dengan ketentuan maksimal KMKE Rp 15 Miliar) dan KURBE Menengah maksimal Rp 50 Miliar (dengan ketentuan maksimal KMKE Rp 25 Miliar).

Sasaran utama KURBE adalah supplier/plasma penunjang industri dan industri/usaha yang melibatkan banyak tenaga kerja sesuai skala usahanya.

Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) Untuk Penerbitan Dana Investasi Real Estate (DIRE)

Sektor padat karya real estat menurun sejak 2014. Guna menghimpun dana demi perluasan usaha, beberapa pengusaha real estat Indonesia menerbitkan DIRE di pasar modal negara tetangga.

Di dalam negeri, jumlah DIRE sangat rendah, hanya ada 1 DIRE terbit sejak 2012. DIRE di Indonesia tak menarik karena adanya pengenaan pajak berganda dan tarif pajak yang lebih tinggi dari negara tetangga.

Guna meningkatkan penerbitan DIRE dalam negeri, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200 Tahun 2015 soal Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu Dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan.

PMK menghapus pengenaan pajak berganda dalam penerbitan DIRE, namun tarif pajak masih tetap lebih tinggi dibanding negara tetangga. Karenanya, pemerintah akan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final dan tarif BPHTB selama beberapa tahun dengan cara berikut.

Penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu yang mengatur pemberian fasilitas Pajak Penghasilan final berupa pemotongan tarif hingga 0,5% dari tarif normal 5% pada perusahaan penerbit DIRE.

Penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, antara lain mengatur penurunan tarif BPHTB dari maksimum 5% menjadi 1% bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset DIRE.

Penerbitan Peraturan Daerah (Perda) bagi daerah yang berminat mendukung pelaksanaan DIRE di daerahnya. Percepatan pengembangan DIRE di tanah air ditujukan untuk mendorong pendalaman sektor keuangan melalui peningkatan kapitalisasi pasar modal.

Kebijakan ini juga bisa memperkuat peran bursa efek sebagai alternatif sumber dana jangka panjang. Penerbitan DIRE dengan biaya relatif rendah juga meningkatkan efisiensi penyediaan dana investasi jangka panjang dan akan menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perumahan sesuai Program Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Berlanjut ke bagian kedua untuk mengetahui dua isi kebijakan lainnya.

MORE FROM MY SITE