Alasan Pemerintah Dorong UMKM Masuk E-dagang
A- A+

Sejak tahun lalu, pemerintah memang gencar mendengungkan agar para pengusaha mau marambah dunia maya untuk urusan berdagang. Sebab, kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, hal tersebut akan menjadi kontributor penting bagi pertunbuhan ekonomi.

Darmin melanjutkan, transaksi digital harus menjadi gerakan inklusif yang melibatkan semua pihak, tak terkecuali pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Unit usaha, khususnya UMKM harus didorong go digital,” katanya.

Berkaca pada krisis ekonomi 1998 dan 2008, di tengah banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang tumbang saat itu, usaha baru yang masuk dalam skala UMKM justru tetap tumbuh dan berkembang.

“Mereka lebih fleksibel merespons perubahan yang diwujudkan dalam bentuk diversifikasi usaha,” kata Darmin. Keunggulan tersebut membuat pemerintah menilai bahwa UMKM perlu berkolaborasi dengan perkembangan perdagangan secara daring (online) atau e-dagang.

Bila masuk ranah e-dagang, pemerintah yakin ada banyak manfaat diterima pelaku usaha. Seperti kemudahan ekspansi pasar, rantai perdagangan lebih efisien, pemasaran dan promosi produk lebih mudah, serta biaya transaksi yang menjadi lebih rendah.

Baru-baru ini, The Global Entrepreneurship and Development Institute, USA (GEDI) merilis Global Entrepreneurship Index 2017. Secara global Indonesia menempati peringkat 90 dari 137 negara.

Menurut Darmin, rendahnya peringkat ini menunjukkan Indonesia belum mampu mengolah keunggulan jumlah pasar yang sangat besar. Artinya, Indonesia perlu meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi.

Salah satu permasalahan yang umum terjadi adalah soal pendanaan dan kapasitas SDM. Bisnis digital masih dianggap rapuh sehingga bank dan lembaga permodalan lain enggan meminjamkan modal.

Sedangkan untuk persoalan SDM, peran serta institusi pendidikan dan bisnis sangat krusial untuk bergerak bersama memberi pendampingan pada pelaku UMKM.