Indonesia Masuk Daftar Negara dengan Keamanan Siber Lemah

Indonesia Masuk Daftar Negara dengan Keamanan Siber Lemah

Gaya hidup yang kini lebih banyak di dunia maya membuat keamanan siber menjadi salah satu hal penting. Namun, laporan The Global Cybersecurity index 2017 dari UN International Telecommunication Union (ITU) memasukkan Indonesia sebagai negara dengan keamanan siber lemah.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkap, kondisi Indonesia beda jauh dengan negara-negara di Amerika Selatan seperti Brasil dan Afrika yang dinilai rentan pada serangan siber.

"Indonesia hampir sama dengan negara di Amerika Selatan seperti Brasil. Afrika paling rentan," ujar Rudiantara di Seminar Keamanan Siber belum lama ini. Dari 195 negara, Indonesia menempati peringkat 70 dengan skor 0,424.

Sementara itu, peringkat pertama alias negara dengan keamanan siber terbaik adalah Singapura dan Amerika Serikat di peringkat kedua. Menyusul Malaysia dengan skor 0,893 di peringkat ketiga.

"Malaysia, Singapura dan Brunei lebih bagus. Australia dan AS sangat baik. Itu laporan dari ITU," tuturnya. Lemahnya keamanan siber di Indonesia, kata Rudiantara, berdampak pada meningkatnya serangan siber.

Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) mencatat, sejak Januari-Juli 2017 terdapat 177,3 juta serangan siber masuk Indonesia. Artinya, setiap hari terjadi 836.200 serangan siber.

Umumnya, serangan dalam bentuk fraud dan malware. Serangan ransomware WannaCry pada pengguna internet dunia pada Mei 2017 lalu menjadi salah satu bukti nyata kejahatan siber ini.

"Indonesia masuk 10 besar negara yang terkena serangan setiap saat. Terlihat betapa vulnerable-nya masalah keamanan siber di Indonesia," kata Rudiantara. Meski demikian, Rudiantara memastikan pemerintah tidak tinggal diam.

Pada Mei 2017, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden No. 53 tahun 2017 tentang pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Saat ini, pembentukan lembaga tersebut masih berada pada tahap penataan susunan organisasi.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat program "Born to Protect" untuk menyeleksi dan melatih 100 talenta terkait kemanan siber. Proses pelatihan ini akan diselenggarakan di 10 kota besar.

"Saya pastikan pemerintah selalu mengambil posisi dan berupaya meningkatkan keamanan siber," pungkasnya.

MORE FROM MY SITE