Ketahui Peraturan Ini Sebelum Menggunakan Kartu Kredit

Ketahui Peraturan Ini Sebelum Menggunakan Kartu Kredit

Kartu kredit hadir sebagai pilihan pembayaran baru yang digemari masyarakat Indonesia karena menawarkan ragam keuntungan bagi para penggunanya. Mulai dari promosi, diskon, hingga fasilitas cicilan nol persen saat berbelanja dapat dinikmati para pengguna kartu kredit.

Akan tetapi, sebagai pengguna kartu kredit aktif kamu harus mengetahui terbitnya aturan baru PMK 228/PMK.03/2017 sebagai pengganti PMK Nomor 16/PMK.03/2013. Peraturan yang diterbitkan  mewajibkan perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi kartu kredit ke Direktorat Jenderal Pajak.

Meski pelaksanaannya sempat ditunda oleh Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi lewat surat yang diterbitkan pada 31 Maret 2017 kepada perbankan, namun aturan tersebut dipastikan mulai dijalankan pada tahun ini. Ada dua poin utama yang akan diberlakukan terkait kewajiban penyampaian data transaksi kartu kredit oleh perbankan/penyelenggara kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pertama, data transaksi yang wajib disampaikan hanya untuk nasabah yang jumlah pembelanjaan atau tagihannya minimal Rp1 miliar dalam setahun. Kedua, disampaikan kepada DJP setiap tahun sesuai periode penyampaian data keuangan untuk saldo rekening per 31 Desember setiap tahun.

“Laporan yang berlaku untuk tagihan tahun 2018 (Januari-Desember) dan disampaikan kepada DJP paling lambat April 2019,” ujar Hestu dikutip Kompas.com.

Peraturan ini mewajibkan 23 lembaga penerbit kartu kredit di Indonesia yang untuk memenuhi kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit nasabahnya kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Jika transaksi kartu kredit yang kamu lakukan sepanjang tahun 2018 mencapai Rp1 miliar, maka perbankan wajib menyerahkan data transaksi yang kamu lakukan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

MORE FROM MY SITE