8 Rencana Prabowo 2025: Kenaikan Gaji Pejabat dan BPN

smart-money.co – Presiden Prabowo Subianto memperbarui 8 program hasil terbaik cepat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2025, berlaku sejak 30 Juni 2025. Oleh karena itu, perubahan ini mencakup kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, pejabat negara, dan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk rasio penerimaan negara 23% terhadap PDB. Artikel ini merangkum rencana tersebut, perbedaan dengan Perpres 109/2024, dan dampaknya, berdasarkan CNN Indonesia per 17 September 2025.

Latar Belakang 8 Rencana Prabowo 2025

Perpres 79/2025 memutakhirkan RKP 2025 sesuai UU APBN 2025. Selain itu, perubahan ini menambahkan detail seperti kenaikan gaji pejabat dan pembentukan BPN, yang sebelumnya hanya “optimalisasi penerimaan negara” di Perpres 109/2024. Dengan demikian, 8 Rencana Prabowo 2025 menunjukkan prioritas kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

Detail 8 Rencana Prabowo 2025 (Perpres 79/2025)

Berikut rincian program:

1. Makan Siang dan Susu Gratis: Menyediakan makan bergizi dan susu di sekolah serta pesantren, plus bantuan gizi balita dan ibu hamil. Misalnya, program ini targetkan gizi anak meningkat.
2. Kesehatan Gratis: Adakan pemeriksaan kesehatan gratis, tuntaskan TBC, dan bangun rumah sakit berkualitas di kabupaten.
3. Lumbung Pangan: Cetak lahan pertanian produktif dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Untuk itu, ketahanan pangan nasional diperkuat.
4. Sekolah Unggul: Dirikan sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan renovasi sekolah rusak.
5. Kartu Kesejahteraan: Lanjutkan kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha untuk hapus kemiskinan absolut.
6. Kenaikan Gaji: Tingkatkan gaji ASN (guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara. Dengan kata lain, ini luas dibandingkan hanya ASN sebelumnya.
7. Infrastruktur dan BLT: Kembangkan infrastruktur desa/kelurahan, BLT, dan rumah murah untuk milenial, Gen Z, serta MBR.
8. Badan Penerimaan Negara: Bentuk BPN dan capai rasio penerimaan negara 23% PDB. Oleh sebab itu, ini spesifik dari “optimalisasi penerimaan negara”.

Dengan demikian, rencana ini lebih terperinci dan ambisius.

Perbandingan dengan Perpres 109/2024

Sebelumnya, Perpres 109/2024 hanya menyebut kenaikan gaji ASN. Kini, Perpres 79/2025 tambah TNI/Polri dan pejabat negara. Selain itu, program kedelapan kini jelas targetkan BPN dan 23% PDB, bukan hanya “optimalisasi penerimaan negara”. Untuk itu, 8 Rencana Prabowo 2025 mempertegas visi ekonomi.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Kenaikan gaji pejabat dan ASN akan tingkatkan daya beli, dorong konsumsi domestik. Menurut Kementerian Keuangan, BPN optimalkan pajak dan non-pajak, perkuat fiskal. Selain itu, program gizi sekolah dan BLT lindungi kelompok rentan. Dengan kata lain, rencana ini wujudkan pertumbuhan inklusif.

Tantangan Implementasi

Meski ambisius, tantangan seperti alokasi anggaran dan koordinasi lintas sektor perlu diatasi. Misalnya, pembentukan BPN butuh regulasi lanjutan. Oleh karena itu, pemerintah harus pastikan pelaksanaan efisien.

Kesimpulan

8 Rencana Prabowo 2025 melalui Perpres 79/2025 perbarui RKP dengan kenaikan gaji pejabat, BPN, dan program gizi. Dibandingkan Perpres 109/2024, rencana ini lebih spesifik. Dengan demikian, visi Prabowo dorong kesejahteraan dan ekonomi maju. Oleh sebab itu, implementasi efektif akan tentukan keberhasilan.es 79/2025 ubah RKP dengan kenaikan gaji pejabat dan BPN untuk rasio penerimaan 23% PDB. Program ini prioritas kesejahteraan dan ekonomi. Dengan demikian, rencana ini tunjukkan komitmen Prabowo untuk Indonesia maju.