4 Usulan Jurus Ampuh Bersih-bersih DJP
0
0
smart-money.co – 4 usulan jurus ampuh bersih-bersih DJP muncul setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) geledah rumah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terkait dugaan korupsi pajak periode 2016-2020. Sebagai contoh, oknum DJP diduga kongkalikong dengan wajib pajak untuk perkecil kewajiban pajak, imbalan uang. Selain itu, Direktur Penyuluhan DJP Rosmauli masih tunggu keterangan resmi Kejagung. Dengan demikian, pakar ekonomi usulkan langkah konkret agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bisa tebang pucuk pimpinan dan akar korupsi. Oleh karena itu, artikel ini sajikan 4 usulan utama dari Ronny P. Sasmita (ISEA) dan Rendy Kurniawan (INDEF), plus konteks kasus terkini.
Usulan 1: Pastikan Proses Hukum Independen & Transparan
Ronny P. Sasmita tekankan langkah awal: Pastikan proses hukum berjalan independen tanpa intervensi. Sebagai contoh, Kejagung geledah rumah pejabat DJP Senin (17/11/2025), periksa 6 saksi – transparansi jadi kunci agar masyarakat percaya. Selain itu, Rendy Kurniawan tambahkan: “Purbaya harus agresif, jangan tunggu ‘waktu tepat’ – sekarang momentum publik kuat”. Dengan demikian, bentuk tim investigasi internal DJP untuk audit semua kasus serupa. Oleh karena itu, Mahfud MD dukung: “Sikat korupsi di pajak dan bea cukai”. Akibatnya, kepercayaan publik pulih, cegah korupsi berulang.
Usulan 2: Lakukan Internal Clean-Up Terstruktur
Lakukan internal clean-up terstruktur jadi prioritas kedua Ronny. Sebagai contoh, DJP bentuk tim khusus audit pegawai, mulai dari penerima suap hingga pimpinan. Selain itu, terapkan rotasi jabatan rutin untuk cegah kolusi. Dengan demikian, gunakan data e-Faktur dan SPT untuk deteksi dini. Oleh karena itu, Purbaya sudah pecat puluhan pegawai Oktober 2025 atas pelanggaran integritas. Akibatnya, sistem anti-penyuapan seperti ISO 37001:2025 wajib diterapkan.
Usulan 3: Reformasi Kelembagaan & Tata Kelola
Reformasi kelembagaan dan tata kelola jadi usulan Rendy. Sebagai contoh, ubah struktur DJP agar independen dari intervensi eksternal, termasuk revisi PP No.55/2022 untuk tutup celah pajak UMKM palsu. Selain itu, tambah pelatihan etika dan whistleblower protection. Dengan demikian, kolaborasi KPK-Kejagung-DJP untuk audit rutin. Oleh karena itu, Bimo Wijayanto (Dirjen Pajak): “Kami hormati proses hukum, tunggu keterangan resmi”. Akibatnya, penerimaan pajak naik 10% 2026.
Usulan 4: Edukasi & Pencegahan Jangka Panjang
Edukasi dan pencegahan jangka panjang jadi kunci Ronny. Sebagai contoh, kampanye nasional soal integritas pajak via media sosial dan sekolah. Selain itu, digitalisasi SPT e-Faktur cegah manipulasi. Dengan demikian, reward pegawai teladan untuk budaya jujur. Oleh karena itu, Purbaya: “Sekarang bukan saatnya main-main”. Akibatnya, korupsi berkurang 30%.
4 usulan jurus ampuh bersih-bersih DJP: Hukum independen. Oleh karena itu, clean-up internal. Sebagai contoh, reformasi kelembagaan. Selain itu, edukasi pencegahan. Dengan demikian, Purbaya. Akibatnya, pajak adil 2025!
About the Author
