BPK Minta Perbaiki Subsidi LPG 3 Kg lewat IHPS 2025

smart-money.co – Ketua BPK Isma Yatun menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025 langsung ke DPR pada 18 November 2025. Dalam laporan itu, BPK kembali menegaskan BPK Minta Perbaiki Subsidi LPG 3 Kg IHPS 2025 karena lebih dari 40 % tabung melon masih mengalir ke rumah tangga mampu dan industri kecil-menengah.

BPK mendesak pemerintah segera memanfaatkan data Dukcapil supaya subsidi hanya sampai ke keluarga miskin dan usaha mikro. Langkah ini berpotensi menghemat anggaran negara Rp 10–15 triliun setiap tahun.

1. LPG 3 Kg Masih Salah Sasaran

BPK menemukan 40 % lebih tabung melon mengalir ke kelompok mampu. Pemerintah harus terapkan penyaluran tertutup berbasis NIK mulai Januari 2026.

2. Dana TKD Sering Mengendap

Ratusan triliun rupiah dana transfer ke daerah menganggur di kas daerah. BPK minta pusat potong DAU bagi daerah yang serapannya di bawah 70 % pada triwulan III.

3. Formula Kompensasi Listrik Harus Diperbaiki

Kompensasi listrik masih memakai asumsi lama, sehingga negara keluarkan over-payment Rp 8 triliun. BPK minta revisi formula pakai data konsumsi real-time pelanggan miskin.

4. Penyelesaian Temuan Terlalu Lambat

Dari 12.847 temuan semester I 2025, baru 61 % yang ditindaklanjuti. BPK tunjuk Kemenko Perekonomian sebagai koordinator tunggal agar 90 % selesai akhir tahun.

5. Pencapaian Positif Semester I

BPK selamatkan keuangan negara Rp 69,21 triliun, hitung potensi kerugian Rp 71,57 triliun, dan temukan ketidakhematan BUMN Rp 43,35 triliun — naik 18 % dari periode sama tahun lalu.

Dampak Jika Pemerintah Abaikan Rekomendasi

Jika pemerintah tunda lagi, subsidi energi 2026 bisa membengkak Rp 50 triliun. Akibatnya, APBN tertekan, utang baru bertambah, atau program pro-rakyat lain terpaksa terpangkas.

Kesimpulan

BPK Minta Perbaiki Subsidi LPG 3 Kg IHPS 2025 bukan sekadar catatan rutin, melainkan alarm merah. Pemerintah harus eksekusi rekomendasi sekarang juga — terutama integrasi data Dukcapil untuk LPG 3 kg — agar anggaran negara benar-benar berpihak pada rakyat kecil.