
Diskon JKK BPJS 2026
smart-money.co – Presiden Prabowo Subianto umumkan Diskon JKK BPJS 2026, lanjutkan potongan 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan hingga Januari 2026 untuk buruh industri padat karya. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2025, ditetapkan 4 September 2025, atur kebijakan ini. Artikel ini jelaskan latar belakang, manfaat, dan dampak bagi pekerja serta industri, dengan konteks terkini pada 16 September 2025.
Diskon JKK BPJS 2026: Latar Belakang Kebijakan
Prabowo lanjutkan diskon iuran JKK untuk perusahaan industri padat karya. PP Nomor 7 Tahun 2025 awalnya batasi kebijakan hingga Juli 2025. Namun, tantangan ekonomi global dorong pemerintah perpanjang program hingga Januari 2026 lewat PP Nomor 36 Tahun 2025.
Pasal 10A PP baru nyatakan diskon iuran JKK berlaku hingga Januari 2026. Perusahaan dengan minimal 50 pekerja aktif di BPJS Ketenagakerjaan bisa ikut program ini. Oleh karena itu, kebijakan ini tingkatkan daya saing industri dan lindungi pekerja. Dengan demikian, program ini jadi stimulus ekonomi penting.
Sektor Penerima Diskon JKK BPJS 2026
Diskon JKK BPJS 2026 targetkan sektor industri padat karya, seperti makanan, minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kulit, alas kaki, mainan anak, dan furnitur. Perusahaan harus miliki pekerja dengan upah bulanan di bawah Rp3,5 juta untuk ikut.
Diskon potong iuran JKK. Risiko sangat rendah turun dari 0,24 persen jadi 0,12 persen upah. Risiko sangat tinggi berkurang dari 1,74 persen jadi 0,87 persen. Perusahaan telat bayar hingga Januari 2026 harus lunasi iuran sesuai PP hingga 30 Juni 2026, dengan denda per PP Nomor 44 Tahun 2015. Akibatnya, kebijakan ini bantu perusahaan jaga tenaga kerja.
Manfaat bagi Pekerja dan Industri
Diskon JKK BPJS 2026 pastikan pekerja terlindungi tanpa tambah beban perusahaan. JKK beri santunan cacat, biaya medis, dan kompensasi kematian akibat kerja. Sekitar 2,7 juta pekerja di sektor padat karya nikmati manfaat ini. Dengan demikian, risiko finansial akibat kecelakaan kerja menurun.
Industri, seperti tekstil dan makanan, dapat ekspansi tanpa iuran besar. Selain itu, kebijakan ini masuk Paket Kebijakan Ekonomi 2025, termasuk diskon JKK untuk pekerja informal seperti ojol hingga 2026. Untuk itu, program ini perkuat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah fluktuasi global.
Implementasi dan Tantangan Program
Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan kelola Diskon JKK BPJS 2026. Perusahaan harus daftar ulang jika belum terdaftar, dengan proses transparan. Namun, perusahaan kecil dengan kurang dari 50 pekerja sulit penuhi syarat.
Pemerintah lanjutkan diskon untuk pekerja informal, seperti ojol dan kurir, dengan target 731.361 penerima dan anggaran Rp36 miliar hingga 2026. Oleh karena itu, pengawasan ketat pastikan manfaat tepat sasaran. Akibatnya, program ini tingkatkan partisipasi BPJS Ketenagakerjaan secara luas.
Kesimpulan
Diskon JKK BPJS 2026 yang Prabowo perpanjang hingga Januari 2026 ringankan iuran buruh industri padat karya. PP Nomor 36 Tahun 2025 potong iuran hingga 0,12 persen untuk risiko rendah, dukung sektor tekstil hingga furnitur. Kebijakan ini lindungi pekerja dan kuatkan ekonomi nasional. Dengan demikian, program ini jadi langkah strategis. Untuk itu, perusahaan segera manfaatkan kesempatan ini demi daya saing jangka panjang.