Paket Kebijakan Ekonomi 2025: 8+4+5 Program Prabowo

smart-money.co – Pada 15 September 2025, Presiden Prabowo Subianto luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi 2025 melalui Menteri Koordinator Airlangga Hartarto. Paket ini terdiri dari 8 program akselerasi untuk 2025, 4 program lanjutan hingga 2026, dan 5 program andalan penyerapan tenaga kerja. Total anggaran Rp16,23 triliun dukung stimulus ini. Artikel ini ulas rincian kebijakan, manfaat, dan implikasi bagi pertumbuhan ekonomi, berdasarkan pengumuman resmi.

Paket Kebijakan Ekonomi 2025: Latar Belakang dan Tujuan

Paket Kebijakan Ekonomi 2025 desain untuk percepat pembangunan, dorong penyerapan tenaga kerja, dan kuatkan ketahanan ekonomi nasional. Airlangga sampaikan kebijakan ini hasil rapat terbatas di Istana Kepresidenan. Tujuan utama tingkatkan daya beli masyarakat, dukung UMKM, dan hadapi tantangan global seperti inflasi dan pelambatan perdagangan.

Delapan program akselerasi fokus sisa 2025, empat program lanjutkan momentum ke 2026, dan lima program andalan ciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, paket ini jadi angin segar bagi pengusaha, seperti yang sambut Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Dengan demikian, kebijakan ini harap capai target pertumbuhan ekonomi 5-6 persen pada 2025.

8 Program Akselerasi Paket Kebijakan Ekonomi 2025

Paket Kebijakan Ekonomi 2025 prioritaskan 8 program akselerasi dengan anggaran total Rp16,23 triliun. Pertama, program magang fresh graduate: 20 ribu penerima dapat uang saku setara UMP (Rp3,3 juta/bulan) selama 6 bulan, anggaran Rp198 miliar. Kedua, perluasan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja pariwisata: Rp120 miliar.

Ketiga, bantuan pangan Oktober-November 2025: Rp7 triliun untuk stabilkan harga. Keempat, diskon iuran JKK dan JKM bagi BPU transportasi online (ojol): Rp36 miliar ditanggung BPJS. Kelima, program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan: Rp150 miliar selisih bunga. Keenam, Padat Karya Tunai: Kementerian Perhubungan Rp1,8 triliun, Kementerian PUPR Rp3,5 triliun.

Ketujuh, deregulasi implementasi PP 28/2025: Rp175 miliar. Kedelapan, program lain seperti stimulus Ramadan (diskon tiket pesawat, tol, belanja). Akibatnya, program ini langsung ringankan beban pekerja dan usaha kecil. Untuk itu, pemerintah libatkan BUMN dan kementerian untuk eksekusi cepat.

4 Program Lanjutan dan 5 Program Penyerapan Tenaga Kerja

Empat program lanjutan Paket Kebijakan Ekonomi 2025 rencanakan berlanjut ke 2026, termasuk optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), peningkatan produksi pertanian, dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ini dukung transformasi ekonomi jangka panjang, seperti konsolidasi BUMN ke Danantara (Daya Anagata Nusantara).

Lima program andalan penyerapan tenaga kerja fokus ciptakan jutaan lapangan kerja baru. Termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang putar uang di desa, serta padat karya di infrastruktur. Selain itu, kebijakan ini tambah THR ASN dan swasta pada Maret 2025, plus bansos optimalisasi seperti PKH dan Kartu Sembako. Dengan demikian, paket ini target kurangi pengangguran terdidik dan dorong inklusi sosial.

Dampak dan Respons Stakeholder terhadap Paket Kebijakan Ekonomi 2025

Paket Kebijakan Ekonomi 2025 sambut positif HIPMI sebagai angin segar bagi pengusaha. Sekjen HIPMI Anggawira sebut insentif Rp16,23 triliun mudahkan usaha di tengah dinamika global. Sektor pariwisata dan F&B untung dari keringanan pajak, sementara UMKM dapat akses kredit lebih mudah.

Tantangan implementasi termasuk koordinasi antar-kementerian dan pemantauan anggaran. Namun, peluang besar muncul di sektor riil, seperti industri padat karya dan transportasi online. Oleh karena itu, pemerintah pantau konsumsi dan mobilitas masyarakat untuk ukur efektivitas. Akibatnya, kebijakan ini berpotensi dongkrak pertumbuhan Triwulan IV 2025.

Kesimpulan

Paket Kebijakan Ekonomi 2025 Prabowo tawarkan 8 program akselerasi seperti magang fresh graduate dan bantuan pangan, 4 lanjutan ke 2026, serta 5 program penyerapan tenaga kerja. Dengan anggaran Rp16,23 triliun, kebijakan ini percepat pembangunan dan lindungi pekerja. Respons positif dari pengusaha tunjukkan potensi sukses. Dengan demikian, paket ini jadi fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Untuk itu, pelaku usaha siapkan diri manfaatkan insentif ini demi daya saing nasional.