Pemerintah Tawarkan Solusi Atas Kisruh Netflix

Pemerintah Tawarkan Solusi Atas Kisruh Netflix
Pemerintah Tawarkan Solusi Atas Kisruh Netflix

Belum ada sebulan hadir di Indonesia, penyedia konten film secara streaming Netflix sudah menuai masalah. Telkom memblokir akses Netflix dari jaringannya karena beberapa alasan, termasuk adanya konten pornografi.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika bilang akan segera menyiapkan regulasi terkait penyedia konten film secara streaming seperti Netflix.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bilang, pembuatan regulasi akan melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga karena persoalan Netflix menyangkut lintas sektoral.

Rudiantara mengungkap, hingga saat ini memang belum ada undang-undang atau aturan yang menaungi secara lengkap. Misalnya, Netflix berkaitan dengan UU Perfilman. Namun, penyensoran dalam proses bisnis lembaga sensor film merupakan sensor di muka.

Padahal, pemain over the top (OTT) Netflix ada ratusan ribu film. Demikian, harus ada check and balance konten agar upaya sensor bisa meredam dampak negatif penyiaran konten-konten dewasa terhadap anak.

Menggunakan pendekatan UU Penyiaran, Rudiantara bilang sedang memetakan letak pengelompokan Netflix, sebagai penyiaran berbayar atau bentuk lain. Demikian, pihaknya akan menggandeng Kementerian Keuangan, khususnya menyangkut bentuk usaha tetap (BUT).

Selain itu, Rudiantara juga bilang selalu menggunakan pendekatan yang sesuai undang-undang yang ada. Bila tidak ada dalam undang-undang, pihaknya akan membuat aturan baru, selama menguntungkan bagi masyarakat.

Seperti diketahui, untuk bulan pertama ini, Netflix tak mengenakan biaya apapun hingga 6 Februari 2016. Pada 7 Februari 2016, Netflix mengenakan biaya langganan di Indonesia sekitar Rp109.000- Rp139.000 untuk paket dasar hingga premium.

Seperti diketahui, banyak yang menilai pemain OTT semacam ini akan memberi dampak negatif bagi pemain lokal lainnya, khususnya seperti pada pemain e-commerce.