Proses Lobi Ambil Alih Saham Freeport Ajarkan Bahwa Negosiasi Tidak Bisa Instan (2)

tambang
tambang

Kedua, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dana untuk ambil alih saham diperoleh dari utang ke 11 bank. Bank yang dimaksud di antaranya berasal dari Jepang dan beberapa bank BUMN Indonesia.

Adapun uang di kas holding BUMN tambang yang terdiri dari 4 perusahaan termasuk Inalum, mencapai US$1,5 miliar. Budi mengaku, saat ini pihaknya masih mendiskusikan berapa porsi yang akan digunakan dari uang kas internal dan dana pinjaman pihak luar.

“Masih didiskusikan porsi pendanaannya. Tapi Inalum sendiri posisi tunainya sekitar US$1,5 miliar. Itu kas holding,” kata Budi. Ketiga, Budi meminta waktu dua bulan untuk penyelesaian transaksi pembayaran divestasi.

Selain itu, dalam dua bulan tersebut, masalah lainnya seperti stabilitas investasi jangka panjang yang diinginkan Freeport, perpanjangan kontrak hingga 2041 dan pembangunan smelter juga harus diselesaikan hingga akhir Agustus.

“Kita harap dua bulan selesai semua sampai transaksi closing,” kata Budi. Namun demikian, Menteri BUMN Rini Soemarno meminta agar transaksi divestasi diselesaikan secepatnya.

Alasannya, agar tidak ada lagi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport yang saat ini masih sementara dan akan berakhir 31 Juli 2018.

Keempat, setelah Inalum berhasil menyelesaikan pembayaran divestasi, Kementerian ESDM akan mengeluarkan IUPK permanen untuk PTFI bisa melakukan perpanjangan operasi di Indonesia selama 2x10 tahun atau sampai 2041.

“Mengenai stabilitas investasi harus bisa segera selesai, dari kami akan finalkan IUPK OP yang disebutkan setelah divestasi tuntas dan stabilitas investasi sepakat. Karena kalau smelter dan ketentuan lain dalam UU Minerba sudah tidak masalah seperti tahun lalu,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Lingkungan menjadi salah satu faktor pengganjal dalam divestasi ini. Sebab, limbah tambang dari Tambang Grasberg, Papua mencemari lingkungan sekitarnya.

Karena itu, dalam HoA ini, Menteri KLHK Siti Nurbaya mengatakan, FCX harus mencari teknologi baru untuk mengatasi limbah dari butiran tanah berbahaya atau tailing dari produksi emas PTFI yang mencemari sungai.

Keenam, divestasi 51% saham Freeport ke Inalum akan membuat pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas tambang emas itu.

Selanjutnya, sebagai induk holding BUMN tambang, Inalum akan membuat perusahaan patungan (joint venture) untuk mengelola Tambang Grasberg dengan komposisi 41% untuk pemerintah melalui Inalum, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika 10%, dan Freeport McMoran Inc 49%.

Terakhir, selain mendapatkan kembali Tambang Grasberg, Indonesia mendapat 50% dari keuntungan tahunan Freeport yang akan masuk kas negara.