Rencana Pajak untuk Pengusaha E-Dagang

Rencana Pajak untuk Pengusaha E-Dagang
Rencana Pajak untuk Pengusaha E-Dagang

Perkembangan e-dagang di Indonesia yang begitu pesat mulai mendapat perhatian dari pemerintah. Rencana untuk mengenakan pajak bagi pengusaha e-dagang santer terdengar sejak akhir tahun lalu.

Rencana itu tercetus karena selama ini pengusaha e-dagang bebas dari kewajiban pajak, berbeda dengan pengusaha konvensional yang telah dibebani pajak. Meski aturanya masih digodok oleh pemerintah, namun rencananya besar pengenaan pajak e-dagang akan sama dengan pengusaha konvensional agar adil untuk kedua belah pihak.

Penyamaan tersebut untuk pengenaan pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Sedangkan untuk PPh (Pajak Penghasilan), pemerintah akan membuat sedikit perbedaan antara e-dagang dengan konvensional. Hal ini karena banyak merchant di dalam e-dagang yang masuk kategori UKM. Besaran PPh final yang akan dikenakan pada UKM yang masuk dalam e-dagang adalah 0,5 persen.

Rencana penerapan pajak untuk e-dagang menimbulkan pro dan kontra bagi pihak yang terkait dalam industri e-dagang. Ketua Bidang Pajak, Infrastruktur, dan Keamanan Siber IdEA Bima Laga menegaskan bahwa langkah penyerdehanaan PPh final menjadi 0,5 persen sangat diapresiasi.

Namun, menurutnya ada perlakuan diskriminatif terhadap e-dagang. Aturan yang akan diberlakukan oleh pemerintah spesifik kepada marketplace saja. Sementara pedagang yang berjualan di kanal lain, seperti di media sosial misalnya, sama sekali tak tersentuh oleh aturan penerapan pajak e-dagang.

Terlebih, platform e-dagang telah diminta oleh Badan Kebijakan Fiskal dan Ditjen Pajak berperan sebagai agen penyetor pajak pedagang. Akibatnya, setiap marketplace memperoleh beban tambahan dengan memastikan seluruh pedagangnya memiliki NPWP.

Selain itu, Ketua Umum IdEA Aulia E. Marinto menyatakan sampai saat ini belum menerima naskah rancangan Peraturan Menteri Keuangan terkait tata cara perpajakan pelaku usaha perdagangan berbasis elektronik atau RPMK pajak e-dagang.

Menurutnya, pemerintah harus terbuka dalam merancang aturan ini agar regulasi yang disusun tak menjadi batu sandungan yang justru menghambat pertumbuhan e-dagang di Indonesia. Aulia berharap pemerintah dapat menyampaikan detail aturan yang terdapat di dalam rancangan PMK itu.

Pemerintah harus membuat aturan yang komprehensif dan mencakup aturan jual beli melalui platform lain selain situs marketplace. Jika tidak maka akan ada rasa ketidakadilan bagi para pelaku e-dagang yang membayar pajak. Selain itu, ada kekhawatirkan terjadinya migrasi bisnis secara masif dari e-dagang ke media sosial.

MORE FROM MY SITE