Rincian Aturan Pajak bagi E-Daring yang Ditetapkan Pemerintah

Aturan Pajak E-Commerce
Aturan Pajak E-Commerce

Apakah kamu hobi belanja online di laman e-dagang? Merasa bahwa di era teknologi dan internet, belanja online adalah langkah paling mudah dan nyaman untuk membeli berbagai kebutuhanmu? Atau sebagai pebisnis baru, kamu merasa bahwa membuka toko online di marketplace adalah solusi paling bijak untuk mengembangkan bisnis?

Baik sebagai pelaku bisnis ataupun konsumen, kamu harus mencermati satu aturan baru dari pemerintah. Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Apa saja poin-poin pentingnya? Berikut rinciannya seperti dikutip dari Salinan Resmi PMK.

Pedagang dan Penyedia Jasa yang Menjual Melalui Marketplace

Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada pihak penyedia platform marketplace. Bila belum punya, kamu bisa mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia platform marketplace.

Kamu juga harus melaksanakan kewajiban terkait Pajak Penghasilan (Pph) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa pajak lain juga harus kamu bayar, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omset. Batasan omset untuk aturan ini adalah tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun. Bila omset tahunanmu lebih dari Rp4,8 miliar, maka kamu termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan harus melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Penyedia Platform Marketplace

Kewajiban pertama bagi penyedia laman e-daring atau marketplace adalah memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP. Mereka juga harus memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa.

Selain itu, mereka juga harus melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace. Di samping itu, mereka juga harus melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform.

Pedagang dan penyedia jasa pengguna platform dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli. Penyedia platform marketplace yang dikenal di Indonesia antara lain Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Selain perusahaan-perusahaan ini, pelaku over the-top di bidang transportasi juga tergolong sebagai pihak penyedia platform marketplace.

E-Commerce di Luar Platform Marketplace

Pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, dalam PMK ini, juga mengatur skema kepabeanan terkait impor barang. Impor barang yang transaksinya dilakukan melalui penyedia platform marketplace yang memiliki nilai pabean sampai dengan free on board (FOB) USD1.500 perlakuan perpajakannya dilaksanakan berdasarkan PMK ini.

Adapun nilai kepabeanan yang nilai free on board (FOB) USD1.500 dan tidak menggunakan skema delivered duty paid (DDP) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai impor barang kiriman.

Penyedia platform marketplace juga berhak mengajukan permohonan pendaftaran kepada kepala kantor pabean yang memiliki frekuensi tinggi atas impor barang yang transaksinya dilakukan melalui penyedia tersebut.

Kapan aturan ini mulai diterapkan?

Peraturan ini mulai diterapkan pemerintah mulai diterapkan pada 1 April 2019 mendatang. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Hestu Yoga Saksama memastikan jika aturan perpajakan ini untuk menerapkan perlakuan setara antara pelaku usaha konvensional dan e-commerce. Hal itu diharapkan menciptakan keadilan dalam pengenaan pajak.

"Tidak ada jenis pajak, objek pajak, atau tarif pajak yang baru dalam ketentuan tersebut, melainkan ketentuan yang sudah ada. Sama persis perlakuan perpajakannya dengan pelaku usaha konvensional,” ujar Hestu seperti dikutip liputan6.com.