Alasan untuk Mulai Mengurangi Penggunaan Uang Fisik (2)

uang
uang

Selain kebutuhan penegakan hukum, pembatasan transaksi dengan uang fisik juga sejalan pengaturan untuk menjaga keselamatan sistem pembayaran. Terakhir, untuk mengeliminasi sarana yang dapat digunakan untuk melakukan gratifikasi, suap, dan pemerasan.

Kiagus mengatakan, aturan mengenai pembatasan transaksi tunai juga dapat meminimalkan tingkat korupsi di beberapa negara. Italia, Meksiko, Brasil, Belgia, hingga Armenia berhasil menekan pidana suap, pendanaan terorisme, dan pencucian uang dengan menggunakan uang elektronik.

"Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah melakukan pembatasan transaksi tunai untuk meminimalkan korupsi," kata Kiagus.

Usulan Maksimal Batas Transaksi Tunai

Di sisi lain, DPR mengaku siap membawa Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal (RUU PTUK) tersebut ke meja pembahasan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tak ingin ketinggalan ingin agar undang-undang ini bisa menjadi payung hukum pencegahan korupsi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo usul, batas maksimal transaksi tunai dalam RUU PTUK dikurangi menjadi Rp25 juta, dari ketetapan saat ini Rp100 juta. Sebab, angka batasan transaksi uang tunai di RUU PTUK terbaru itu masih terlalu tinggi.

Dus, hal itu tidak efektif untuk memberantas tindak penyuapan, korupsi, dan pencucian uang. "Kalau bisa, batas maksimal dikurangi menjadi Rp25 juta," ujarnya. Alasan di balik usulan tersebut adalah, banyak terjadi penyuapan dalam jumlah yang lebih kecil di daerah-daerah.

Sehingga, bila memang tindak penyuapan uang ingin lebih ditekan, batas transaksi tunai harus diperkecil. "Di pedesaan, seorang kepala sekolah sudah bisa disuap dengan Rp25 juta. Ini yang harus diperhatikan. Harapannya, batas Rp100 juta bisa lebih diperkecil," tegasnya.

Tak lupa, Agus mengapresiasi usaha pembentukan RUU PTUK tersebut. Demikian, tren transaksi nontunai dapat digenjot sehingga lebih memudahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan KPK dalam mengawasi tindak pidana suap, pencucian uang, dan korupsi.

MORE FROM MY SITE