Bila Pernah Menemui Tiga Tawaran Investasi Ini, Waspada! (1)

Bila Pernah Menemui Tiga Tawaran Investasi Ini, Waspada! (1)
Bila Pernah Menemui Tiga Tawaran Investasi Ini, Waspada! (1)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) baru saja mengeluarkan peringatan resmi soal investasi ilegal.

Dalam keterangan resminya, OJK dan Satgas Waspada Investasi menyatakan bahwa PT Cakrabuana Sukses Indonesia (PT CSI), Dream for Freedom dan United Nations Swissindo World Trust International Orbit (UN Swissindo) memiliki kegiatan yang melanggar hukum dan ilegal.

Untuk kasus PT CSI sendiri tergolong pada kegiatan investasi yang melawan hukum (ilegal) dan penindaklanjutannya akan ditangani oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, Bareskrim Polri dan Kementerian Perdagangan RI.

Kemenkop akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) BMT Madani Nusantara serta KSPPS BMT Sejahtera Mandiri. Kedua koperasi tersebut diduga tidak memiliki izin namun digunakan PT CSI untuk menghimpun dana masyarakat.

Dari sisi Bareskrim Polri, penanganan kasus PT CSI ditingkatkan menjadi penyidikan dengan mengedepankan dua aspek, yakni pengamanan aset PT CSI dan aspek kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas selama ini.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengatakan, PT CSI sudah dilaporkan oleh OJK dan Satgas Waspada Investasi atas dugaan tindak pidana penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha sebagaimana dalam pasal 59 UU 21/2008 mengenai perbankan Syariah.

Harapannya, PT CSI bisa dijerat dengan tindak pidana pencucian uang sesuai pasal 5 UU 8/2010 tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kementerian Perdagangan RI sendiri diharapkan segera melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas dugaan penyalahgunaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CSI.

Karena disinyalir CSI menggunakan skema piramida yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 9 dan pasal 105 UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Selanjutnya kasus Dream For Freedom sendiri sudah berjalan lebih jauh.

Pada Juni 2016 lalu, izin SIUP PT Loket Mandiri dan Promonesia, dua induk usaha Dream for Freedom sudah dicabut oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta Barat. Hal ini karena kegiatan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

"Pemimpin Dream for Freedom, Filli Mutaqien sudah ditahan pada Rabu (19/10) lalu dan prosesnya terus dikembangkan oleh Bareskrim Polri," jelas Tongam baru-baru ini pada Kontan.

Berlanjut ke bagian kedua.