Pemerintah Siap Rumuskan Skema Pajak untuk 'Artis' di Media Sosial

Pemerintah Siap Rumuskan Skema Pajak untuk ‘Artis’ di Media Sosial
Pemerintah Siap Rumuskan Skema Pajak untuk ‘Artis’ di Media Sosial

Kemudahan teknologi telah membawa banyak perubahan. Kini, terkait mereka yang terkenal di media sosial, pemerintah akan mengenakan pajak atas pendapatan yang terjadi.

Seperti diketahui, para artis ini bisa memperoleh pendapatan dengan mengiklankan produk tertentu atau berjualan. Sebagai pemangku kepentingan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menggandeng berbagai pihak untuk menyusun mekanismenya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP, Hestu Yoga Saksama bilang, selama ini kebanyakan artis media sosial ini tak membayar pajak atau tidak memasukkan penghasilannya ke SPT.

"Kami sedang memformulasikannya supaya lebih baik. Dalam menyusun mekanismenya, Ditjen pajak akan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) serta Bank Indonesia (BI)," ujar Hestu.

Menurutnya, pada dasarnya, regulasinya sudah ada, yaitu mengacu pada pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, karena itu terjadi di dunia maya maka perlu formulasi khusus untuk pengenaan pajaknya.

"Regulasinya tidak masalah, cuma kita memikirkan mekanisme pengenaan yang lebih efektif daripada mereka melapor sendiri dan itu tidak dilakukan karena penilaian diri sendiri," ungkapnya.

Hestu menyampaikan, salah satu opsi untuk penarikan pajaknya yaitu dengan sistem national payment gateway melalui pembayaran dari pihak-pihak tertentu seperti bank. "Bisa juga mereka yang memungut pajaknya," ungkapnya.

Namun, mekanisme ini masih belum final karena pembahasannya masih berlangsung dan mungkin ada opsi lainnya. Kemenkominfo dan BI nantinya akan turut membahas mekanisme tersebut untuk meminta pertimbangan dan masukan dalam penyusunannya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan seluruh potensi penerimaan negara dalam aktivitas ekonomi yang bisa menjadi obyek pajak akan diidentifikasi dan dikejar pajaknya termasuk selebriti media sosial.

"Sedapat mungkin dikumpulkan penerimaan negara darinya," katanya. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan seluruh kegiatan ekonomi baik yang konvensional maupun modern merupakan obyek pajak yang bisa ditarik pajaknya.