Rincian Isi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV

Rincian Isi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV
Rincian Isi Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV

Paket kebijakan ekonomi jilid IV sudah dirilis Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui menterinya. Dalam paket ini, kebijakan lebih fokus pada persoalan upah buruh, kredit usaha rakyat (KUR), hingga lembaga pembiayaan ekspor.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pemerintah memutuskan menetapkan formula penentuan yang sederhana dan jelas untuk upah minimum provinsi (UMP). Ini bertujuan agar terbuka lapangan kerja seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

"Orang yang kerja juga harus dipikirkan. Jadi, peningkatan kesejahteraan menjadi unsur selanjutnya dari peraturan ini," katanya. Selain itu, sistem formulasi upah minimum ini juga menjadi bukti kehadiran negara dalam bentuk pemberian jaring pengaman sosial.

Formula ini nantinya memastikan buruh tak menerima jatah upah murah, dan pengusaha juga mendapat kepastian berusaha. "Kebijakan ini akan membuat upah buruh naik setiap tahun dengan besaran terukur. Isunya, upah buruh naik lima tahun sekali," tegasnya.

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini juga mengklaim, bentuk kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat adalah dengan pengurangan beban pengeluaran hidup lewat kartu sakti Jokowi. Kebijakan kedua terkait pemberian KUR.

Penekanannya, dalam paket ini penerima kredit diubah dan akan diberikan pada perorangan atau karyawan yang melakukan kegiatan usaha produktif. "KUR bisa diberikan pada calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri. Dia perlu biaya awal buat keluarga yang ditinggal, buat dia memulai, yang pasti dia bisa bayar," paparnya.

Kredit ini, juga bisa diberikan untuk anggota keluarga dari buruh yang berpenghasilan tetap dan melakukan kegiatan usaha produktif. Serta kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dan membuka usaha.

Jadi, katanya, bila suami membangun usaha sederhana dan produktif, bisa diberikan KUR. Sejalan, KUR juga bisa diberikan pada buruh yang di-PHK kemudian buka usaha. Terakhir, kebijakan ini juga menyinggung soal lembaga pembiayaan ekspor, dalam hal ini Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang diminta fokus melakukan pembiayaan pada usaha kecil dan menengah (UKM).

Aturan mainnya diubah dari aturan bank menjadi aturan lembaga keuangan supaya kemampuannya meminjamkan menjadi lebih banyak, pungkas Darmin.