Strategi Pemerintah Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Strategi Pemerintah Dongkrak Daya Beli Masyarakat
Strategi Pemerintah Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Pekan lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyelenggarakan dan memimpin Rapat Kabinet Terbatas. Dalam rapat ini, presiden meminta Pertamina segera menghitung besaran penurunan harga bensin dan solar mengingat masih ada ruang untuk penurunan tersebut.

Selama ini, Pertamina cenderung keberatan atas penurunan harga BBM. Namun, Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto berjanji akan melaksanakan permintaan presiden. Maklum, menurut Pertamina, pihaknya menjual premium lebih murah 2% dari harga pasar.

Maka, guna menurunkan harga premium dan solar, Pertamina akan menghemat biaya di kilang minyak, serta menekan biaya impor BBM. Dwi bilang, salah satu langkah efisiensi adalah mengaktifkan proyek Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) atau menaikkan kapasitas kilang Cilacap.

Kini, kilang itu berkapasitas 350 ribu barrel per hari. Bila diaktifkan, beban impor minyak bisa turun sekitar 5%. Pertamina juga akan mengoptimalkan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), untuk mengurangi kebutuhan impor tahun ini sebesar 10% dan 20% tahun depan.

Dwi meyakini langkah ini akan secara signifikan menekan impor solar.

Dalam upaya mengangkat daya beli masyarakat, selain menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah juga menurunkan bunga kredit perbankan. Penurunan bunga akan membantu mengurangi beban nasabah.

Saat ini, bank di Indonesia juga menikmati margin bunga tertinggi di kawasan ASEAN. Presiden bilang, bank harus efisien agar bunga kredit turu. Di saat bersamaan, pemerintah juga berencana menggenjot program padat karya yang berpeluang menyedot banyak tenaga kerja.

Hal ini akan dilakukan melalui peningkatan anggaran belanja dana infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dan Dana Desa. Seperti diketahui, belanja proyek di Kementerian PU-Pera memasuki lampu kuning.

Sejauh ini, porsi anggaran proyek yang sudah digunakan baru mencapai sekitar Rp 47 triliun atau sekitar 40,4% dari total anggaran senilai Rp 118 triliun. Menko Ekonomi Darmin Nasution menyatakan, salah satu cara menurunkan bunga kredit adalah dengan menaikkan efisiensi perbankan.

BI sudah memiliki rincian biaya yang ditanggung industri perbankan. Tiga agenda utama yang dirancang pemerintah ini sejalan dengan harapan sejumlah kalangan. Setidaknya, cara ini bisa mengurangi beban masyarakat akibat lesunya ekonomi.