Bunga Obligasi Negara Bebas Pajak, Pasar Sumringah

Bunga Obligasi Negara Bebas Pajak, Pasar Sumringah
Bunga Obligasi Negara Bebas Pajak, Pasar Sumringah

Pemerintah sedang berencana membebaskan pajak untuk bunga obligasi negara. Banyak pihak memprediksi hal ini akan memberi dampak positif bagi pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Di saat bersamaan, pemerintah harus cermat dan waspada dalam realisasi kebijakan ini. Wacana ini akan menghapus pajak atas diskonto obligasi yang dicairkan saat jatuh tempo dan sebelum jatuh tempo.

Wacana ini nantinya akan berlaku atas bunga obligasi pemerintah dengan denominasi rupiah maupun valuta asing.

Fixed Income Fund Manager Ashmore Asset Management Anil Kumar bilang, sejatinya ada dua jenis obligasi negara di pasar, yakni Surat Berharga Negara (SBN) dengan imbalan diskonto bertenor pendek (6-12 bulan) dan SBN dengan kupon tetap dengan tempo lebih panjang, lebih dari setahun.

Anil bilang, wacana pemerintah menghapus pajak atas diskonto obligasi bertenor kurang dari setahun bias berdampak positif baik bagi pasar maupun industri reksa dana. Sebab, katalis tersebut akan memicu pelaku pasar makin gencar mengendapkan dana pada SBN.

Namun, jika pemerintah menghapus pajak bunga obligasi untuk semua jenis SBN, pasar obligasi domestik memang akan tetap menghijau. Namun, industri reksa dana Indonesia akan tertekan.

Reksa dana pendapatan tetap umumnya punya kebijakan investasi minimal 80% di efek surat utang. Jika investor membeli obligasi negara secara langsung, akan dikenakan pajak bunga 15%.

Sementara manajer investasi hanya dikutip pajak atas kupon dan kenaikan harga (capital gain) obligasi negara sebanyak 5%. Menurut Anil, selisih pajak 10% justru akan mengangkat daya tarik reksa dana pendapatan tetap.

"Bila pajak dibuat 0% untuk semua orang dan jenis SBN, industri reksa dana bisa kena getahnya," katanya.

Karenanya, bila pemerintah mengenakan pajak 0% atas bunga obligasi untuk semua jenis SBN dan pelaku pasar, sebaiknya para manajer investasi juga memperoleh keringanan yang sama. Sebab, dengan insentif pajak 5% saat ini, industri reksa dana masih menggenggam porsi SBN yang mini.

Situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan per 12 Mei 2016 menyebutkan, akumulasi SBN di reksa dana hanya sebesar Rp 73,31 triliun atau 4,53% dari total outstanding Rp 1.617 triliun obligasi negara domestik yang dapat diperdagangkan.

"Sebaiknya, klausul yang dimasukkan dalam kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), investor diperbolehkan membeli reksa dana pendapatan tetap di tahun pertama," ujarnya.

Jika aliran dana dari repatriasi tersebut mengalir ke Indonesia, ada sebagian investor yang masih minim pengetahuan soal risiko, peluang, hingga jenis instrumen obligasi.

MORE FROM MY SITE