Aturan Baru Uang Elektronik Ini Perlu Diketahui

uang elektronik
uang elektronik

Keberadaan uang elektronik tentu bukan lagi menjadi hal asing dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penggunaan yang kini sudah sangat melekat adalah untuk pembayaran kereta listrik dan bus. Terkait uang elektronik ini, bank sentral baru saja mengeluarkan aturan baru. Apa saja?

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko mengatakan, aturan Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 20/6/PBI/2018 merupakan revisi dari aturan sebelumnya dan berlaku per 4 Mei 2018.

"Ada 15 poin pokok penyesuaian dalam aturan itu," kata Onny seperti dilaporkan Viva. Ia menjabarkan, pokok penyesuaian aturan tersebut antara lain, prinsip penyelenggaraan uang elektronik, uang elektronik open loop dan closed loop serta pengelompokan izin penyelenggara jasa sistem pembayaran.

"Prinsip penyelenggaraan uang elektronik yang tidak menimbulkan risiko sistemik. Kita harapkan, penyelenggara uang elektronik yang meminta izin adalah penyelenggara dengan kondisi keuangan yang sehat," katanya.

Poin selanjutnya adalah, mengenai minimum modal disetor, komposisi saham, representasi dan garansi, uji kelayakan, kepemilikan tunggal, periode penyimpanan, dana mengambang, cross border transaction, peningkatan limit uang elektronik unregistered, pengawasan terintegrasi, dan masa peralihan bagi pihak yang diatur.

Onny bilang, pengaturan ini untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Selain itu, usaha ini harus bermanfaat bagi perekonomian Indonesia. "Baik untuk productivity, stability, dan inclusivity serta harus tetap mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme," paparnya.