Dampak Implementasi Sistem GPN Bagi Indonesia

GPN
GPN

Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sudah mulai diterapkan sejak awal tahun ini. Melalui sistem ini, Bank Indonesia (BI) ingin menciptakan sistem pembayaran yang saling terhubung dan saling dapat dioperasikan di berbagai mesin, serta diproses di industri domestik.

Bank sentral pun menginisiasi pembentukan tiga lembaga GPN, yakni lembaga standar, lembaga pengalih (switching) dan lembaga jasa (service) pada sistem pembayaran domestik.

Untuk Lembaga standar GPN, dikelola oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) yang akan membuat standar teknologi sistem pembayaran seperti penerapan integrasi dalam uang elektronik.

"Standar ini ditetapkan oleh BI dan wajib dipatuhi seluruh industri. Untuk kartu ATM/Debit adalah National Standard Indonesian Chip Card Specification (NSICCS), dan untuk uang elektronik adalah melalui penerapan SAM Multi Applet," ujar Kepala Departemen Elektronifikasi dan GPN Bank Indonesia Pungky Wibowo di peluncuran Kartu Paspor BCA GPN di Menara BCA, Jakarta (16/4).

Sebagai pengingat, ketika peluncuran GPN, PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI), PT Bank Mandiri Persero Tbk dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (BNI) menyepakati kerja sama untuk saling terhubung dan dapat dioperasikan di berbagai mesin untuk uang elektronik.

Kemudian, BCA, BRI, Mandiri, BNI, PT CIMB Niaga Tbk, PT Bank Permata Tbk, dan PT Artha Graha Tbk yang merupakan penerbit kartu debit juga menyepakati kerja sama saling terhubung dan dapat dioperasikan di berbagai mesin.

Sedangkan untuk lembaga pengalih, terdiri dari empat perusahaan, yakni lembaga baru bentukan perusahaan-perusahaan negara yakni Rintis Sejahtera, Artajasa Pembayaran Elektronik, Jalin Pembayaran Nusantara, dan Alto Network atau lebih dikenal dengan RAJA

Lembaga tersebut bertugas memproses transaksi pembayaran domestik, khususnya untuk interoperabilitas dan interkoneksi.

Sedangkan lembaga jasa bertugas menjaga keamanan transaksi dengan memastikan enkripsi data transaksi secara end-to-end, menyelenggarakan rekonsilisasi penuntasan kliring secara efisien, menangani perselisihan transaksi dan perlindungan konsumen, dan mendorong perluasan akseptasi instrumen nontunai.

"Lembaga services dibentuk dan dimiliki bersama oleh Lembaga Switching GPN dan anak usaha dari pelaku industri utama yaitu BRI, BNI, Mandiri, dan BCA," tutur Gubernur BI Agus Martowardojo beberapa waktu lalu.

Melalui GPN ini, maka pemrosesan (routing) transaksi pembayaran harus dilakukan di domestik, khususnya bagi alat pembayaran yang diterbitkan di dalam negeri dan dilakukan melalui kanal pembayaran di dalam negeri. Hasilnya, akan terjadi efisiensi biaya infrastruktur teknologi perbankan.

Sebab, biaya investasi teknologi pada mesin Eletronic Data Capture (EDC) bisa ditanggung bersama.

MORE FROM MY SITE