Beberapa Hal yang Perlu Dipahami Dari Perjanjian Pranikah

Beberapa Hal yang Perlu Dipahami Dari Perjanjian Pranikah
Beberapa Hal yang Perlu Dipahami Dari Perjanjian Pranikah

Bagi kamu yang sedang merencanakan pernikahan, berbagai persiapan tentu sudah mulai dilakukan. Mulai dari mempersiapkan dana, cek lokasi, hingga urusan birokrasi, mungkin juga termasuk ihwal perjanjian pranikah di dalamnya.

Di luar negeri, perjanjian pranikah bukan hal baru bagi pasangan yang akan menikah. Akan tetapi, di Indonesia, perjanjian pranikah masih menjadi sesuatu yang tabu dibicarakan. Pro dan kontra pun menyertai. Ada yang beranggapan, membuat perjanjian pranikah sama juga dengan mengharapkan perpisahan.

Buat kamu yang masih belum memiliki informasi jelas tentang Prenuptial Agreement atau perjanjian pranikah, mulai sekarang bisa mencari tahu informasi lebih detail tentang perjanjian tersebut. Dari sana, kamu bisa menentukan apakah memang perlu membuat perjanjian pranikah atau tidak.

Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum mengadakan upacara pernikahan. Perjanjian ini mengikat kedua calon mempelai dan berisi masalah pembagian harta kekayaan masing-masing atau yang berhubungan dengan harta pribadi kedua belah pihak.

Kebenaran perjanjian pranikah di Indonesia dilindungi secara hukum oleh Pasal 29 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya, "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut."

Untuk memahami lebih jauh tentang perjanjian pranikah, ada beberapa hal yang mengatur perjanjian pranikah dalam pasal tersebut, di antaranya.

Pemisahan Harta Benda

Pemisahan harta benda mungkin saja terjadi ketika posisi istri dalam keadaan terpojok akibat 3 alasan berikut:


  • Suami dinyatakan berkelakuan tidak baik, yaitu dengan memboroskan harta kekayaan bersama untuk kepentingan pribadi.

  • Suami dinyatakan mengurus hartanya sendiri, tidak memberikan bagian yang layak kepada istrinya sehingga hak istri menjadi hilang.

  • Diketahui adanya kelalaian yang sangat besar dalam mengurus harta perkawinan sehingga memiliki kemungkinan hilangnya harta bersama.


Perjanjian Kawin

Perjanjian ini dibuat oleh calon mempelai untuk mengatur akibat yang mungkin akan muncul seputar harta kekayaan bersama. Dalam perjanjian ini pihak ketiga boleh diikutsertakan.

Hal yang jelas harus menjadi perhatian ketika membuat perjanjian nikah adalah; perjanjian itu tidak diperbolehkan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, perjanjian itu tidak dibuat menyimpang dari: (1) hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami, (2) hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua, perjanjian itu tidak mengandung pelepasan hak atas peninggalan orang-orang yang mewariskannya, perjanjian itu tidak boleh menjanjikan bahwa satu pihak harus membayar sebagian utang yang lebih besar daripada bagiannya, perjanjian itu tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing.

Perjanjian nikah ini harus dibuat dihadapan akta notaris sebelum berlangsungnya pernikahan. Setelah pernikahan berlangsung, tidak boleh ada perubahan dengan cara apapun dan berlaku hingga pernikahan berakhir yang bisa disebabkan oleh perceraian atau kematian.

Jadi, buat kamu yang sedang berencana melangsungkan pernikahan bersama pasangan, tidak ada salahnya mempelajari lebih lanjut ihwal perjanjian ini. Keputusan perlu atau tidak membuat perjanjian pranikah dapat kamu diskusikan lebih lanjut bersama pasangan nantinya.