Fakta yang Benar Soal MUI Mengharamkan Crypto

Cryptocurrency
Cryptocurrency

Kabar mengenai penggunaan cryptocurrency (crypto) yang dinyatakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ternyata masih menimbulkan kesalahpahaman. Banyak yang mengira bahwa crypto benar-benar tidak diperbolehkan di Indonesia. Namun pemahaman ini sebenarnya kurang tepat.

Nah, untuk meluruskan kesalahpahaman yang terlanjur terjadi di masyarakat, simak 3 fakta soal crypto yang ditetapkan haram oleh MUI pada 12 November 2021 lalu.

1. Tiga Penggunaan Crypto

Perlu kamu pahami bahwa crypto umumnya digunakan untuk tiga hal: sebagai asset digital untuk investasi, sebagai komoditas digital yang bisa diperjualbelikan, dan sebagai mata uang untuk alat pembayaran.

2. MUI Mengharamkan Crypto sebagai Mata Uang

Pelarangan crypto sebagai alat pembayaran sebenarnya bukan fakta baru. Bank Indonesia sebagaimana dalam UU NO.7 tahun 2011 tentang Mata Uang, memang sudah menegaskan alat pembayaran yang sah di Indonesia hanya Rupiah.

3. Crypto yang Diperbolehkan

Penggunaan crypto diperbolehkan sebagai asset atau komoditas digital untuk investasi. Crypto sebagai komoditas yang boleh diperjualbelikan sudah diatur oleh Peraturan Bappebti di bawah Kementerian Perdagangan.

Jadi, kesimpulannya, keputusan MUI mengharamkan crypto itu jika digunakan untuk alat pembayaran saja. Sama halnya pelarangan menggunakan dolar, emas, ataupun saham sebagai alat transaksi di Indonesia. Keputusan MUI tersebut semata untuk mempertegas peraturan dari Bank Indonesia.

Ketua MUI Dr. Asrorun Niam Sholeh dalam konferensi pers 12 November 2021 juga menegaskan bahwa penggunaan crypto sebagai komoditas masih memenuhi syarat sebagai sil'ah. Artinya, crypto dinilai sebagai sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memiliki manfaat.

"Cryptocurrency sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas sah untuk diperjualbelikan" ujarnya, seperti dilansir Kontan.

Selain itu, hal ini juga sejalan dengan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Crypto. Hingga kini, kurang lebih ada 229 jenis aset kripto yang terdaftar dan boleh diperdagangkan. Jadi, payung hukumnya ada.

Nah itulah tadi fakta-fakta soal pengharaman crypto oleh MUI di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat ya.

Smart Money

Platform media masa kini yang memberikan insight seputar ekonomi, bisnis, industri dan gaya hidup.