Jika Jadi Naik, Berapa Potongan Gaji untuk BPJS Kesehatan 2022?

Ilustrasi BPJS Kesehatan
Ilustrasi BPJS Kesehatan

Kabar mengenai naiknya iuran BPJS Kesehatan pada 2022 jadi pembicaraan banyak orang. Publik bertanya-tanya, berapa kira-kira jumlah iuran yang harus disetor tahun depan?

Kabar ini mencuat seiring adanya isu penghapusan kelas BPJS Kesehatan. Namun pemerintah hingga kini masih membantah isu tersebut dan menegaskan bahwa ketentuan iuran masih mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Di ketentuan tersebut, iuran BPJS Kesehatan memberlakukan pembagian kelas. Artinya iuran kelas 1 berbeda dengan kelas 2 dan kelas 3.

Namun seperti ramai diberitakan di media nasional, Pasal 38 ayat (1) dalam Perpres tersebut mengatakan bahwa besaran iuran dapat diubah paling lama 2 tahun sekali. Itu berarti tahun depan, iuran bisa saja akan naik.

Nah, untuk memahami lebih dalam soal kemungkinan ini, kita simak ulasannya satu per satu yuk:

1. Pertimbangan Kenaikan

Bunyi Pasal 38 ayat (1) dibuat tidak tanpa alasan. Peninjauan kembali iuran 2 tahun sekali dipertimbangkan karena adanya inflasi, kenaikan biaya kebutuhan, dan kenaikan biaya kesehatan. Namun tingkat layanan dan kemampuan masyarakat membayar iuran juga jadi pertimbangan perlu tidaknya kenaikan.

2. Keputusan di Tangan Presiden

Evaluasi besaran iuran dilakukan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Dari situ, saran akan diserahkan kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Selanjutnya, Presiden akan membuat keputusan melalui Peraturan Presiden (Perpres).

3. Rincian Iuran BPJS Kesehatan Terbaru

Jika Pemerintah akhirnya tidak akan melakukan penghapusan kelas, maka iuran BPJS Kesehatan 2022 akan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sekarang. Berikut rinciannya:

Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Dibayarkan pemerintah sebesar Rp42.000 per bulan

Pekerja Penerima Upah (PPU) di lembaga pemerintahan (PNS, TNI/Polri), pejabat negara, pegawai pemerintah non-PNS
5% dari gaji per bulan (4% oleh pemberi kerja, 1% peserta)

Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan
Dibayarkan pemerintah sebesar 5% dari 45 persen gaji pokok PNS golongan III/A dengan masa kerja 14 tahun per bulan.

PPU BUMN, BUMD dan Swasta
5% dari gaji per bulan (4% dibayar pemberi kerja, 1% peserta)

Keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua
Dibayarkan PPU sebesar 1 persen dari gaji per orang per bulan

Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah, Peserta Bukan Pekerja (iuran BPJS Kesehatan mandiri 2021)
- Sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan Kelas 3 (Rp 35.000 dibayar peserta dan Rp 7.000 dibayar pemerintah)
- Sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan Kelas 2
- Sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan Kelas 1

Demikian tadi serba-serbi mengenai besaran iuran BPJS Kesehatan 2022 apabila tidak ada perubahan. Iuran tersebut wajib dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya.

Smart Money

Platform media masa kini yang memberikan insight seputar ekonomi, bisnis, industri dan gaya hidup.